Kebijakan Dalam Pemberdayaan Perempuan

Secara umum status peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki yangtercermin pada sedikitnya jumlah perempuan pada posisi penting dan strategis baik dalam pemerintahan, politik, sosial , ekonomi, hukum dan di dalam masyarakat.

Hal ini tidak hanya diakui oleh kaum perempuan yang mempunyai posisi lemah akan tetapi juga kaum pria yang sadar dan responsif gender.

Untuk mendongkrak agar peran perempuan meningkat maka berbagai produk hukum sudah diciptakan. Apalagi dunia Internasional juga semakin menyoroti peran perempuan di berbagai negara termasuk Indonesia. Akan tetapi keterpurukan perempuan masih dirasakan. Angka trafficking semakin tajam, angka kekerasan terhadap perempuan juga semakin meningkat.

Disadari bahwa anyak faktor yang menyebabkan timbulnya kesenjangan kesetaraan antara perempuan dan pria antara lain : (1) sistem Tata Nilai Budaya Masyarakat, (2) Penafsiran ajaran agama yang lebih menitikberatkan pada pemahaman tekstual daripada kontekstual serta sering diartikan secara parsial dan tidak melihat secara holistik, (3) Kesadaran, kemauan, introspeksi dan konsistensi kaum perempuan sendiri biasanya dikaitkan dengan "Cindrella Syndrome" atau " White Snow Syndrome"

Merujuk hal tersebut serta memperhatikan respon dan isu-isu yang ada di dalam masyarakat, maka perlu adanya "kebijakan-kebijakan yang sensitif dan responsif gender. kaum perempuan juga menempatkan dirinya sebagai obyek dari pembangunan, akan tetapi sudah seharusnya menempatkan dirinya sebagai "subyek pembangunan".

dan seiring dengan hal ini, peningkatan kualitas perempuan juga perlu ditingkatkan baik dari aspek pendidikan, sosial dan ekonomi dengan ettap berlandaskan kepada etika, moral serta nilai-nilai universal.

Kalimantan Barat Dalam Selayang Pandanganku

Provinsi Kalimantan Barat merupakan Provinsi yang paling tertinggal diantara empat Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Human Index Developmentnya menduduki posisi 28 dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, sedangkan Index Kemiskinan menduduki peringkat ke 30 dan Index Kesehatannya cukup lumayan menduduki peringkat ke 23, Trafficking tertinggi menempati urutan 5 besar di Indonesia dan yang sangat mengejutkan HIV/AIDS posisi Kalimantan Barat menduduki peringkat 5 besar.

Kondisi yang demikian sangat menyedihkan sekali. Sedangkan Para elit birokrasi maupun elit politik hanya sekedar "lips service" dalam mengatakan "pengentasan kemiskinan di daerah", sudah menjadi rahasia umum, proyek-proyek APBD meskipun melalui lelang yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dengan Kepres, tapi tetap saja bahwa proyek-proyek tersebut sudah dikuasai oleh"pihak-pihak tertentu", yang tentunya sebagian sudah ada pembagian kuenya (istilah mereka).

Jika melihat dari komitmen para Kepala Daerah (2 Kota, 10 Kabupaten dan Provinsi), hanya 23 % dari Kepala daerah yang ada yang memiliki "komitmen" untuk memajukan Daerahnya dan mensejahterakan masyarakatnya. Tidak heran jika berkunjung di sebagian Kabupaten, para Bupatinya selalu berada di Pontianak atau Jakarta atau sedang berkunjung ke Luar Negeri dengan alasan "Menjolok Dana" dan "Mencari Investor", yang hasilnya tidak pernah terlihat dan terasa oleh masyarakat.

Apabila kesadaran dari para Kepala Daerahnya dan komitmen mereka tinggi dalam memajukan kesejahteraan masyarakatnya, mungkin Kalimantan Barat tidak terus menerus untuk duduk di peringkat bawah dari yang terbaik dan menduduki peringkat atas dari yang terburuk. Capek dehhh...!

Bagaimana MengentaskanKemiskinan ?

Masalah Kemiskinan merupakan tantangan utama di dalam upaya melaksanakan pembangunan di berbagai Negara termasuk Indonesia. Kemiskinan biasanya disertai dengan angka kematian ibu yang tinggi, angka kematian bayi yang tinggi, kurang gizi, kebodohan, pengangguran, ketertinggalan perempuan serta rendahnya akses terhadap informasi-informasi, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

Kemiskinan juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan distribusi penduduk yang tidak merata dan ketidak berlanjutan sumber-sumber alam yang tersedia seperti tanah dan air, dan terhadap lingkungan hidup yang serius.

Namun di dalam setiap pertemuan baik yang bernama Seminar, Workshop, Lokakarya dan sebagainya, selalu saja "Pemerintah Pusat" menjadi "kambing hitam" akibat kemiskinan di Daerah, tanpa pernah Daerah melihat dan bercermin untuk dirinya sendiri "mengapa aku miskin", " mengapa aku tertinggal"?. Memang enak setiap ada suatu permasalahan kita mengkambinghitamkan penyebabnya pada pihak lain, sehingga diri kita tidak dipersalahkan. Apalagi Daerah baik birokrasi pemerintahan, Swasta, Perguruan Tinggi maupun masyarakat tidak pernah menyatakan bahwa salah satu penyebab Kemiskinan adalah "kami sendiri".

Memang tidak dipungkiri kalau selama ini pengelolaan beberapa Sumber daya Alam yang strategis masih dipegang di Pusat, ya sebenarnya enggak salah orang Pusat juga, itukan tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, kalau Daerah masih menuntut lebih, artinya pasal 33 UUD 1945 diamandemen saja...., sehingga Daerah bisa mengelola Sumber Daya Alamnya tanpa perlu lagi menyetor atau memberi upeti kepada Pusat sebesar 70 atau 80 persen.

Selanjutnya, Daerah juga harus bertanya kepada diri sendiri?, apa selama ini benar-benar sudah mengelola keuangan Daerah, dana dari Lembaga Internasional, APBN dan dana Bantuan lainnya sudah dikelola dengan baik dan sesuai dengan design rencana kegiatan program?, kalau memang sudah..., tentunya hasilnya tidak parah, dan Daerah tidak menjadi tertinggal. Selanjutnya NGOs yang ada baik di Pusat maupun Di Daerah, apa benar-benar sudah bekerja sesuai dengan Visi dan Misi NGOs nya atau hanya sekedar mencari rezeki dari "kemiskinan" dan "ketertinggalan" itu sendiri. Untuk menjawabnya, kita berbicara dengan nurani masing-masing, : "Apakah saya sudah berbuat Untuk Daerahku?"

Asumsi sementara ini penyebab kemiskinan juga bukan hanya oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga oleh Daerah dan semua unsur yang ada baik Swasta, NGO maupun masyarakat itu sendiri. Bagaimana caranya untuk mengentaskan kemiskinan?

Jawabnya : perlu adanya komitmen bersama antara semua unsur bahwa perlu melakukan sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat. Tinggalkan pertikaian antar elit politik, seharusnya Presiden maupun Kepala Daerah yang benar-benar langsung dipilih rakyat melakukan kesepakatan dengan partai politik yang ada. Bahwa saat ini "Kita harus Membangun Bangsa dan Negara, Sudah waktunya kita mempunyai satu tujuan yaitu mensejahterakan rakyat. Bukan lagi memenangkan tujuan partai politik maupun organisasi, tapi kita punya satu arah dan tujuan "Memakmurkan dan Mensejahterakan Rakyat"

Posted by. Mekarryani

29 June 2007

SUPRISE

Aku ingin membuat suprise untuk seseorang yang sangat "dekat denganku"

Namun supriseku menjadi "luka" bagiku

Dan membelah mimpiku menjadi biru

Tersudut dalam diamku

Aku tidak ingin katakan apa-apa

Biarlah lukaku menjadi "sunyi"ku

Dan pelajaran bagiku, suprise itu tidak selamanya menjadi kejutan untuk orang lain

akan tetapi bisa juga menjadi suprise buat diri kita sendiri.

Bisa menyenangkan bahkan menjadi suatu kesedihan...

Ya apa boleh buat..., akhirnya aku hanya berkutat dalam kecewa yang dalam....


Posted by. Nan

Together Facing A Brighter Future

Life is full of stories
Many events such accidents, happiness, joyfull, and sadness...
We Know that there are no answers to the issues and problems
But ..We believe There are ways to get the future
Please....we will struggle to do it and Praying to The Lord
Lord will give us "amazing grace"