Masalah Kemiskinan merupakan tantangan utama di dalam upaya melaksanakan pembangunan di berbagai Negara termasuk Indonesia. Kemiskinan biasanya disertai dengan angka kematian ibu yang tinggi, angka kematian bayi yang tinggi, kurang gizi, kebodohan, pengangguran, ketertinggalan perempuan serta rendahnya akses terhadap informasi-informasi, pelayanan sosial, pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
Kemiskinan juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan distribusi penduduk yang tidak merata dan ketidak berlanjutan sumber-sumber alam yang tersedia seperti tanah dan air, dan terhadap lingkungan hidup yang serius.
Namun di dalam setiap pertemuan baik yang bernama Seminar, Workshop, Lokakarya dan sebagainya, selalu saja "Pemerintah Pusat" menjadi "kambing hitam" akibat kemiskinan di Daerah, tanpa pernah Daerah melihat dan bercermin untuk dirinya sendiri "mengapa aku miskin", " mengapa aku tertinggal"?. Memang enak setiap ada suatu permasalahan kita mengkambinghitamkan penyebabnya pada pihak lain, sehingga diri kita tidak dipersalahkan. Apalagi Daerah baik birokrasi pemerintahan, Swasta, Perguruan Tinggi maupun masyarakat tidak pernah menyatakan bahwa salah satu penyebab Kemiskinan adalah "kami sendiri".
Memang tidak dipungkiri kalau selama ini pengelolaan beberapa Sumber daya Alam yang strategis masih dipegang di Pusat, ya sebenarnya enggak salah orang Pusat juga, itukan tercantum dalam pasal 33 UUD 1945, kalau Daerah masih menuntut lebih, artinya pasal 33 UUD 1945 diamandemen saja...., sehingga Daerah bisa mengelola Sumber Daya Alamnya tanpa perlu lagi menyetor atau memberi upeti kepada Pusat sebesar 70 atau 80 persen.
Selanjutnya, Daerah juga harus bertanya kepada diri sendiri?, apa selama ini benar-benar sudah mengelola keuangan Daerah, dana dari Lembaga Internasional, APBN dan dana Bantuan lainnya sudah dikelola dengan baik dan sesuai dengan design rencana kegiatan program?, kalau memang sudah..., tentunya hasilnya tidak parah, dan Daerah tidak menjadi tertinggal. Selanjutnya NGOs yang ada baik di Pusat maupun Di Daerah, apa benar-benar sudah bekerja sesuai dengan Visi dan Misi NGOs nya atau hanya sekedar mencari rezeki dari "kemiskinan" dan "ketertinggalan" itu sendiri. Untuk menjawabnya, kita berbicara dengan nurani masing-masing, : "Apakah saya sudah berbuat Untuk Daerahku?"
Asumsi sementara ini penyebab kemiskinan juga bukan hanya oleh Pemerintah Pusat, tetapi juga oleh Daerah dan semua unsur yang ada baik Swasta, NGO maupun masyarakat itu sendiri. Bagaimana caranya untuk mengentaskan kemiskinan?
Jawabnya : perlu adanya komitmen bersama antara semua unsur bahwa perlu melakukan sesuatu untuk kesejahteraan masyarakat. Tinggalkan pertikaian antar elit politik, seharusnya Presiden maupun Kepala Daerah yang benar-benar langsung dipilih rakyat melakukan kesepakatan dengan partai politik yang ada. Bahwa saat ini "Kita harus Membangun Bangsa dan Negara, Sudah waktunya kita mempunyai satu tujuan yaitu mensejahterakan rakyat. Bukan lagi memenangkan tujuan partai politik maupun organisasi, tapi kita punya satu arah dan tujuan "Memakmurkan dan Mensejahterakan Rakyat"
Posted by. Mekarryani
29 June 2007
