Kebijakan Dalam Pemberdayaan Perempuan

Secara umum status peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki yangtercermin pada sedikitnya jumlah perempuan pada posisi penting dan strategis baik dalam pemerintahan, politik, sosial , ekonomi, hukum dan di dalam masyarakat.

Hal ini tidak hanya diakui oleh kaum perempuan yang mempunyai posisi lemah akan tetapi juga kaum pria yang sadar dan responsif gender.

Untuk mendongkrak agar peran perempuan meningkat maka berbagai produk hukum sudah diciptakan. Apalagi dunia Internasional juga semakin menyoroti peran perempuan di berbagai negara termasuk Indonesia. Akan tetapi keterpurukan perempuan masih dirasakan. Angka trafficking semakin tajam, angka kekerasan terhadap perempuan juga semakin meningkat.

Disadari bahwa anyak faktor yang menyebabkan timbulnya kesenjangan kesetaraan antara perempuan dan pria antara lain : (1) sistem Tata Nilai Budaya Masyarakat, (2) Penafsiran ajaran agama yang lebih menitikberatkan pada pemahaman tekstual daripada kontekstual serta sering diartikan secara parsial dan tidak melihat secara holistik, (3) Kesadaran, kemauan, introspeksi dan konsistensi kaum perempuan sendiri biasanya dikaitkan dengan "Cindrella Syndrome" atau " White Snow Syndrome"

Merujuk hal tersebut serta memperhatikan respon dan isu-isu yang ada di dalam masyarakat, maka perlu adanya "kebijakan-kebijakan yang sensitif dan responsif gender. kaum perempuan juga menempatkan dirinya sebagai obyek dari pembangunan, akan tetapi sudah seharusnya menempatkan dirinya sebagai "subyek pembangunan".

dan seiring dengan hal ini, peningkatan kualitas perempuan juga perlu ditingkatkan baik dari aspek pendidikan, sosial dan ekonomi dengan ettap berlandaskan kepada etika, moral serta nilai-nilai universal.

Kalimantan Barat Dalam Selayang Pandanganku

Provinsi Kalimantan Barat merupakan Provinsi yang paling tertinggal diantara empat Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan. Human Index Developmentnya menduduki posisi 28 dari 33 Provinsi yang ada di Indonesia, sedangkan Index Kemiskinan menduduki peringkat ke 30 dan Index Kesehatannya cukup lumayan menduduki peringkat ke 23, Trafficking tertinggi menempati urutan 5 besar di Indonesia dan yang sangat mengejutkan HIV/AIDS posisi Kalimantan Barat menduduki peringkat 5 besar.

Kondisi yang demikian sangat menyedihkan sekali. Sedangkan Para elit birokrasi maupun elit politik hanya sekedar "lips service" dalam mengatakan "pengentasan kemiskinan di daerah", sudah menjadi rahasia umum, proyek-proyek APBD meskipun melalui lelang yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dengan Kepres, tapi tetap saja bahwa proyek-proyek tersebut sudah dikuasai oleh"pihak-pihak tertentu", yang tentunya sebagian sudah ada pembagian kuenya (istilah mereka).

Jika melihat dari komitmen para Kepala Daerah (2 Kota, 10 Kabupaten dan Provinsi), hanya 23 % dari Kepala daerah yang ada yang memiliki "komitmen" untuk memajukan Daerahnya dan mensejahterakan masyarakatnya. Tidak heran jika berkunjung di sebagian Kabupaten, para Bupatinya selalu berada di Pontianak atau Jakarta atau sedang berkunjung ke Luar Negeri dengan alasan "Menjolok Dana" dan "Mencari Investor", yang hasilnya tidak pernah terlihat dan terasa oleh masyarakat.

Apabila kesadaran dari para Kepala Daerahnya dan komitmen mereka tinggi dalam memajukan kesejahteraan masyarakatnya, mungkin Kalimantan Barat tidak terus menerus untuk duduk di peringkat bawah dari yang terbaik dan menduduki peringkat atas dari yang terburuk. Capek dehhh...!